Breaking News
light_mode
Beranda » Berita » Susul Lima Tersangka Lain Kejati Sulsel Resmi Tahan Tersangka UN Terkait Kasus Korupsi Bibit Nanas Pemprov Sulsel

Susul Lima Tersangka Lain Kejati Sulsel Resmi Tahan Tersangka UN Terkait Kasus Korupsi Bibit Nanas Pemprov Sulsel

  • account_circle Sorotan Rakyat
  • calendar_month Rab, 11 Mar 2026
  • visibility 227
  • comment 0 komentar

Makassar– Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel resmi melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka tambahan berinisial UN pada hari ini, Rabu (11/3/2026).

Penahanan ini merupakan tindak lanjut dari penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada proyek Pengadaan Bibit Nanas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHBun) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

Tersangka yang ditahan adalah UN, yang menjabat sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus Mantan Kepala Bidang Hortikultura DTPHBun Sulsel.

Langkah penahanan dilakukan setelah UN secara kooperatif memenuhi panggilan Tim Penyidik Pidsus Kejati Sulsel. Sebelumnya, tersangka UN sempat berhalangan hadir dalam pemeriksaan karena kondisi kesehatan (sakit).

Tim Penyidik telah memastikan kondisi kesehatan yang bersangkutan kini telah memungkinkan untuk dilakukan tindakan hukum penahanan.Kaitan dengan

Penahanan UN menyusul lima tersangka lainnya yang telah lebih dulu ditahan pada Senin (9/3/2026), yakni BB (Mantan Pj. Gubernur Sulsel), RM (Direktur PT. AAN), RE (Direktur PT. CAP), HS (Tim Pendamping Pj. Gubernur), dan RRS (ASN Pemkab Takalar).Pasal yang Disangkakan

Atas perbuatannya, tersangka UN disangkakan melanggar pasal berlapis, antara lain:

Pasal 603 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 618 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, menegaskan komitmen institusinya untuk mengusut tuntas perkara ini demi menyelamatkan keuangan negara.

“Kami mengimbau kepada seluruh pihak yang terlibat maupun masyarakat agar tidak mempercayai oknum-oknum yang mengklaim dapat membantu penyelesaian perkara ini di luar proses hukum resmi. Kejati Sulsel bekerja secara profesional dan transparan,” tegas Didik Farkhan.

  • Penulis: Sorotan Rakyat

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 80 Warga Binaan Rutan Sinjai Terima Remisi Khusus Idul Fitri 1447 H

    • calendar_month Sab, 21 Mar 2026
    • account_circle Sorotan Rakyat
    • visibility 200
    • 0Komentar

    Sinjai,– Dalam rangka peringatan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sinjai melaksanakan kegiatan penyerahan Remisi Khusus (RK) Idul Fitri kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Sabtu (20/03). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan negara atas perilaku dan partisipasi aktif dalam program pembinaan. Rutan Sinjai saat ini memiliki kapasitas hunian sebanyak […]

  • Perekaman KTP-el di Rutan Pangkep Jadi Upaya Pemenuhan Identitas Warga Binaan

    • calendar_month Sel, 28 Apr 2026
    • account_circle Sorotan Rakyat
    • visibility 161
    • 0Komentar

    Pangkep – Rutan Kelas IIB Pangkep bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pangkep melaksanakan kegiatan perekaman identitas kependudukan bagi warga binaan. Kegiatan ini berlangsung di Aula Ngusman Rutan Pangkep, Selasa (28/4). Kegiatan ini menyasar warga binaan yang belum memiliki identitas kependudukan. Dalam pelaksanaannya, petugas Disdukcapil terlebih dahulu melakukan verifikasi data melalui […]

  • HAK WBP TERPENUHI, STANDAR LAYANAN TETAP TERJAGA

    • calendar_month Kam, 26 Feb 2026
    • account_circle Sorotan Rakyat
    • visibility 220
    • 0Komentar

    Makassar – Rutan Kelas I Makassar menerima kunjungan monitoring dan evaluasi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan sebagai bagian dari upaya memastikan pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Kunjungan tersebut menjadi momentum penting bagi Rutan Kelas I Makassar untuk menunjukkan komitmen dalam menghadirkan layanan pemasyarakatan yang tertib, terukur, […]

  • Cegah Keterlibatan Judi Online, Kalapas Maros Lakukan Pengecekan Handphone Petugas

    • calendar_month Sen, 29 Sep 2025
    • account_circle Sorotan Rakyat
    • visibility 169
    • 0Komentar

    Maros — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Maros melakukan pengecekan handphone terhadap seluruh petugas sebagai langkah pencegahan terhadap praktik judi online yang belakangan marak terjadi. Kegiatan ini dilakukan secara mendadak dan menyeluruh untuk memastikan tidak ada perangkat yang digunakan di luar ketentuan. Kepala Lapas Kelas IIB Maros, Ali Imran, menegaskan bahwa pengecekan ini merupakan bentuk […]

  • Semarak HUT Bhayangkara, Pegawai Lapas Watampone Raih Hadiah Umrah dan Sepeda

    • calendar_month Ming, 5 Jul 2026
    • account_circle Sorotan Rakyat
    • visibility 126
    • 0Komentar

    WATAMPONE — Dua pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Watampone berhasil membawa pulang hadiah doorprize dalam kegiatan Bhayangkara Beramal Fun Bike yang diselenggarakan Polres Bone dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Bhayangkara. Kegiatan yang diikuti sekitar 1.050 peserta tersebut berlangsung meriah dan dipusatkan di Jalan Petta Ponggawae, Kabupaten Bone, Minggu (5/7). Kegiatan diawali […]

  • Ditlantas Polda Sulsel Klarifikasi Tudingan Pungli Layanan BPKB, Tegaskan Tidak Ada Pungutan di Luar PNBP

    • calendar_month Ming, 14 Des 2025
    • account_circle Sorotan Rakyat
    • visibility 396
    • 0Komentar

    MAKASSAR — Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Selatan memberikan klarifikasi terkait pemberitaan dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di lingkungan Ditlantas Polda Sulsel. Klarifikasi ini disampaikan sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik serta komitmen Ditlantas Polda Sulsel dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas layanan. Pimpinan Ditlantas Polda Sulsel menyebut […]

error: Content is protected !!
expand_less