Breaking News
light_mode
Beranda » Berita » “SINETRON BERDARAH” DI PINRANG! MAFIA TANAH & MAFIA HUKUM MERAMPOK HAQ WARGA DENGAN SKENARIO TERSTRUKTUR

“SINETRON BERDARAH” DI PINRANG! MAFIA TANAH & MAFIA HUKUM MERAMPOK HAQ WARGA DENGAN SKENARIO TERSTRUKTUR

  • account_circle Sorotan Rakyat
  • calendar_month Jum, 17 Apr 2026
  • visibility 262
  • comment 0 komentar

PINRANG – Fenomena “mafia tanah” dan “mafia hukum” kembali mencuat dengan kasus yang sangat memprihatinkan di Lingkungan Bili-bili, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Bukan sekadar sengketa batas biasa, ini adalah KEJAHATAN BERJAMAAH YANG TERORGANISIR, yang memanfaatkan momen kesedihan, uang, dan kekuasaan untuk merampas hak milik rakyat kecil.

📌 SKENARIO KEJAHATAN: MEMANFAATKAN MOMEN KEMATIAN

Kisah bermula dari lahan seluas ± 2 hektare yang telah dikuasai dan dikelola oleh Alm. Ambo Tang sejak tahun 1980-an, kemudian diwariskan secara sah kepada anaknya, Farida Ambo Tang, dengan bukti kuat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 179. Selama lebih dari 50 tahun, lahan ini digarap dengan damai oleh Lk. Late’E tanpa gangguan sedikitpun.

Namun, segalanya berubah drastis tepat setelah Lk. Late’E meninggal dunia.

🔴 MODUS OPERANDI YANG TIDAK BERPERIKEMANUSIAAN:

SAAT JENAZAH BELUM DIKEBUMIKAN dan seluruh keluarga sedang berkabung, Lk. Lambolong dengan licik memanfaatkan momen tersebut untuk MEMASUKKAN MATERIAL DAN MENDIRIKAN BANGUNAN SECARA PAKSA di atas tanah yang sudah jelas-jelas bersertifikat milik Farida.

Ketika Farida datang dan memindahkan bangunan tersebut kembali ke luar batas hak miliknya, bukannya berhenti, mereka justru melakukan INTIMIDASI DAN TEROR. Lk. Dahlan (anak Lambolong) beserta antek-anteknya mengancam Lk. Laburu (menantu Late’E) dengan kalimat mematikan:

“Jangan kamu kerja itu kebun jika kamu tidak mau terjadi sesuatu dengan dirimu.”

Akibat ancaman ini, Laburu bahkan dilaporkan ke polisi dengan Nomor Laporan: LP/B/342/V/2025/SUL-SEL/SPKT/POLRES PINRANG/POLDA SULSEL tanggal 28 Mei 2025. KORBAN DIPERLAKUKAN SEBAGAI PELAKU!

🕵️‍♂️ JARINGAN “TIM SKENARIO”: MAFIA YANG BERSUMBUNYI DI BALIK JABATAN

Yang lebih mengejutkan, aksi pencaplokan ini bukan dilakukan sendirian. Diduga kuat terdapat JARINGAN KEJAHATAN TERSTRUKTUR yang melibatkan berbagai elemen:

1. EKSEKUTOR LAPANGAN: Lk. Lambolong & Keluarga (Pelaku fisik).
2. DONATUR FINANSIAL: H.M. Yasin (Pengusaha yang diduga membiayai skenario).
3. PEMBUNGKAM DATA: Lurah Tellumpanua, Staf Kecamatan Suppa, Oknum BAPENDA (Yang memanipulasi administrasi).
4. PEMBALIK FAKTA: Oknum Penyidik Polres Pinrang (Yang diduga membuat skenario hukum agar korban jadi tersangka).
5. LEGALIZOR ILEGAL: Oknum ATR/BPN Pinrang yang dengan berani menerbitkan SHM Nomor 129 atas nama Lambolong DI ATAS tanah yang sudah ada SHM 179 lebih dulu!

DUALISME SERTIFIKAT, KEBURUKAN YANG TERANG BENDERANG!

⚖️ PASAL-PASAL YANG DILANGGAR (BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 2023 – KUHP BARU)

Perbuatan-perbuatan ini jelas melanggar hukum pidana dan memiliki ancaman hukuman yang berat:

TINDAKAN PASAL YANG DILANGGAR JENIS DELIK
Menguasai tanah orang lain secara paksa & melawan hukum Pasal 367 KUHP Baru PENGGELAPAN
Mengklaim tanah dengan dalih pembelian palsu & tipu muslihat Pasal 378 KUHP Baru PENIPUAN
Mendirikan bangunan di tanah orang lain tanpa izin Pasal 487 KUHP Baru PERUSAKAN / PENGGANGGUAN HAK MILIK
Menerbitkan sertifikat ganda & memalsukan data administrasi Pasal 184 jo. Pasal 187 KUHP Baru PEMALSUAN SURAT & PENGGUNAAN SURAT PALSU
Mengancam dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Pasal 365 KUHP Baru PENGANCAMAN / PEMAKSAAN
Upaya mempidanakan korban secara sewenang-wenang Pasal 340 KUHP Baru PERCOBAAN & PENYALAHGUNAAN WEWENANG

📢 SUARA RAKYAT: “HUKUM HARUS BERNYAWA, JANGAN JUAL BELI KEADILAN!”

Kasus di Bili-bili ini adalah cerminan nyata bahwa di Pinrang, MAFIA TANAH DAN MAFIA HUKUM SEDANG BERKUASA. Mereka mengira bahwa dengan meninggalnya Alm. Ambo Tang dan Alm. Late’E, hak milik tersebut bisa dengan mudah dirampas.

“MEREKA LUPA, FARIDA AMBO TANG MASIH BERDIRI KOKOH! DAN RAKYAT PINRANG TIDAK AKAN DIAM MELIHAT KEADILAN DIPIJAK-PIJAK!”

Kami menuntut kepada Kapolres Pinrang, Kepala BPN, dan Pemerintah Daerah untuk:
✅ SEGERA MEMBATALKAN SHM 129 yang ilegal.
✅ MENGUSUT TUNTAS seluruh jaringan, dari eksekutor hingga oknum aparat.
✅ MENGEMBALIKAN HAK PENUH kepada Farida Ambo Tang tanpa syarat.

PINRANG HARUS BERSIH DARI MAFIA! HUKUM HARUS BERLAKU UNTUK SEMUA, BUKAN HANYA UNTUK YANG KAYA DAN BERKUASA! 🔥✊

  • Penulis: Sorotan Rakyat

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rutan Pangkep Gelar Skrining Napza, Langkah Awal Menuju Rehabilitasi Warga Binaan

    • calendar_month Ming, 20 Jul 2025
    • account_circle Sorotan Rakyat
    • visibility 234
    • 0Komentar

    Pangkep – Rutan Kelas IIB Pangkep melaksanakan kegiatan skrining riwayat penyalahgunaan Napza terhadap warga binaan sebagai bentuk pelaksanaan awal dari amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 60 ayat (2) yang mengatur tentang pemberian layanan rehabilitasi narkotika bagi tahanan, narapidana dan anak binaan di Rutan, Lapas dan LPKA, Jum’at (17/7). Kegiatan skrining […]

  • Latihan Pra Operasi Zebra Pallawa 2025, Polres Gowa Fokus Tekan Pelanggaran dan Tingkatkan Keselamatan

    • calendar_month Sen, 17 Nov 2025
    • account_circle Sorotan Rakyat
    • visibility 113
    • 0Komentar

    GOWA — Polres Gowa menegaskan kesiapan jajarannya dengan menggelar Latihan Pra Operasi (Latpraops) Mandiri Kewilayahan Zebra Pallawa 2025, yang dipimpin langsung oleh Kabag Ops KOMPOL Darwis, S.H didampingi Kasat Lantas AKP Muhammad Muaz, S,Sos, di Aula Rewako Wira Wicaksana Laghawa Polres Gowa, Senin (17/11/2025). Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh personel memahami tugas […]

  • Kapolda Sulsel Hadiri Pemusnahan Rokok dan Minuman Beralkohol Ilegal oleh Kanwil DJBC Sulbagsel

    • calendar_month Kam, 7 Mei 2026
    • account_circle Sorotan Rakyat
    • visibility 277
    • 0Komentar

    MAKASSAR — Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., menghadiri kegiatan Pemusnahan Rokok dan Minuman Beralkohol Ilegal di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan, yang dilaksanakan di Lapangan BDK Makassar, Komplek Gedung Keuangan Negara, Kamis (07/05/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan, serta […]

  • Dari Touring ke Aksi Sosial, Rutan Makassar Ambil Bagian dalam Kanwil Ditjenpas Sulsel Peduli

    • calendar_month Sen, 9 Feb 2026
    • account_circle Sorotan Rakyat
    • visibility 216
    • 0Komentar

    MAKASSAR — Rutan Kelas I Makassar turut ambil bagian dalam kegiatan Dari Touring ke Aksi Sosial yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kebersamaan dan silaturahmi, tetapi juga momentum untuk menumbuhkan kepedulian sosial jajaran pemasyarakatan terhadap masyarakat. Setibanya di kawasan Malino, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan aksi […]

  • Pemaparan Inovasi MagangHub Batch 2, Lapas Maros Dorong Kreativitas dan Pengembangan Kompetensi

    • calendar_month Kam, 21 Mei 2026
    • account_circle Sorotan Rakyat
    • visibility 158
    • 0Komentar

    Maros — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Maros melaksanakan kegiatan Pemaparan Inovasi Program MagangHub Batch 2 yang diikuti oleh peserta magang dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi sekaligus penguatan kreativitas dan kompetensi peserta selama menjalani program magang. Kegiatan pemaparan inovasi ini menjadi wadah bagi para peserta MagangHub untuk […]

  • Perkuat Pelayanan Prima, Lapas Watampone Ikuti Konsolidasi Pelayanan Publik Bersama Menko Kumham Imipas

    • calendar_month Sel, 9 Jun 2026
    • account_circle Sorotan Rakyat
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Watampone — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Watampone mengikuti kegiatan Konsolidasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan secara hybrid oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Senin (08/06). Kegiatan yang berlangsung melalui Zoom Meeting tersebut diikuti oleh jajaran Lapas Watampone dari Ruang WBK/WBBM. Konsolidasi dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak […]

error: Content is protected !!
expand_less