Aksi Mahasiswa di Satker OP, Pertanyakan Asas Manfaat Proyek P3-TGAI

Makassar — Aksi unjuk rasa yang digelar Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi Sulawesi Selatan di depan Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Pompengan Jeneberang (Satker OP SDA Pompengan Jeneberang) pada Kamis (27/8/2026) berlangsung tegang dan sempat ricuh Saling Dorong . Aksi tersebut dipimpin oleh Muhammad April selaku koordinator lapangan. Massa datang membawa sejumlah persoalan terkait pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang bersumber dari APBN dan berada dalam lingkup Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Ketegangan terjadi ketika massa aksi menyampaikan tuntutan dan mempertanyakan sejumlah informasi terkait pelaksanaan program kepada pihak Satker OP. Situasi kemudian melibatkan pegawai dan Staf di lokasi serta mendapat pengamanan dari aparat kepolisian. Massa menilai pihak pengelola program harus memberikan penjelasan secara terbuka agar penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan massa adalah papan informasi proyek P3-TGAI Tahun Anggaran 2026 yang terlihat di lokasi pekerjaan. Berdasarkan informasi yang terbaca pada papan tersebut, pekerjaan yang dilaksanakan adalah pembangunan jaringan irigasi, dengan lokasi Daerah Irigasi Bantimurung, Kelurahan Baji Pa’mai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Papan tersebut mencantumkan sumber dana APBN, tahun anggaran 2026, total anggaran Rp195.000.000, serta pelaksana P3A Mangal Lekana. Massa mempertanyakan Kualitas mutu pekerjaan berdasarkan hasil investigasi di lapangan pekerjaan tersebut di kerja asal jadi sehingga Melenceng dari Juknis Program P3TGAI Bagimana bentuk pengawasan TPM (Tenaga Pendamping Masyarakat) dan Pihak Satker terhadap penggunaan anggaran tersebut.

Selain proyek tahun 2026, massa juga menyoroti papan informasi P3-TGAI Tahun Anggaran 2025 yang mencantumkan pekerjaan pembangunan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Camilo, Desa Cammilo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dengan sumber dana APBN dan total anggaran Rp195.000.000. Papan tersebut mencantumkan pelaksana P3A Allamengngenge. Keberadaan informasi proyek tahun berbeda tersebut menjadi bahan pertanyaan Pekerjaan tersebut Bukan Saluran terbuka dengan Menggunakan Pasangan Batu namun Pekerjaan Jaringan pipa Berdasarkan Pengakuan Kelompok p3a bahwa Proyek tersebut di memiliki asas manfaat atau Proyek gagal sehingga Berpotensi merugikan keuangan negara

Menurut Aliansi Anti Korupsi Sulawesi Selatan, anggaran yang berasal dari APBN harus dipastikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya petani sebagai penerima manfaat program irigasi. Karena itu, massa meminta pihak BBWS Pompengan Jeneberang menjelaskan secara transparan mengenai perencanaan, penetapan penerima program, besaran anggaran, Rencana Anggaran Biaya (RAB), volume pekerjaan, spesifikasi teknis, pelaksana kegiatan, mekanisme pencairan, proses pelaksanaan hingga hasil pekerjaan di lapangan.

Massa juga meminta Pejabat Pembuat komitmen atau PPK agar dilakukan pengecekan langsung terhadap kondisi fisik pekerjaan dan dibandingkan dengan dokumen perencanaan. Jika nantinya ditemukan ketidaksesuaian antara anggaran dengan volume atau kualitas pekerjaan, Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi Sulawesi Selatan meminta agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan. Mereka menegaskan bahwa sorotan tersebut merupakan bentuk kontrol sosial dan pengawasan masyarakat terhadap penggunaan uang negara, bukan upaya untuk menyimpulkan adanya tindak pidana sebelum terdapat hasil pemeriksaan dari lembaga yang berwenang.

Kericuhan yang terjadi di depan Satker Operasi Pemeliharaan SDA Pompengan Jeneberang turut menjadi perhatian dalam aksi tersebut. Massa dan pihak keamanan terlibat ketegangan saat proses penyampaian aspirasi berlangsung. Aparat kepolisian kemudian melakukan pengamanan untuk mencegah situasi berkembang lebih jauh. Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi Sulawesi Selatan menilai penyampaian aspirasi seharusnya dapat difasilitasi melalui ruang dialog sehingga persoalan yang dipertanyakan masyarakat dapat dijelaskan secara terbuka dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Muhammad April selaku Koordinator lapangan aksi menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut sampai ada kejelasan mengenai pelaksanaan program P3-TGAI yang menjadi sorotan. Menurutnya, setiap rupiah anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan program pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya petani penerima manfaat jaringan irigasi.

Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi Sulawesi Selatan selanjutnya mendesak Satker OP BBWS Pompengan Jeneberang untuk membuka informasi pelaksanaan program secara transparan, melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang dipersoalkan, memastikan kesesuaian antara dokumen anggaran dan kondisi fisik di lapangan, serta menyerahkan kepada aparat penegak hukum apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran hukum. Massa juga meminta agar pihak terkait tidak mengabaikan aspirasi masyarakat dan mahasiswa yang melakukan pengawasan terhadap proyek yang menggunakan dana APBN.