Publik Kritik Penghentian Mendadak Program MBG di Makassar, Anggota DPRD Sesalkan Kebijakan Tanpa Keterbukaan
- account_circle Sorotan Rakyat
- calendar_month Rab, 24 Sep 2025
- visibility 103
- comment 0 komentar
Makassar – Kebijakan yang diumumkan oleh Kepala SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Kota Makassar–Panakkukang 02 pada 21 September 2025, yang isinya adalah penghentian sementara penyaluran program Makanan Bergizi Gratis (MBG), telah memicu kemarahan publik.
Pengumuman ini, yang ditujukan kepada pihak sekolah penerima manfaat, menuai banyak kritik. Pasalnya, langkah tersebut dianggap menghambat jalannya salah satu program strategis pemerintah pusat.
Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, sangat menyayangkan keputusan ini. Menurutnya, penghentian tanpa alasan yang jelas hanya akan memunculkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat.
“Ini menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa harus dihentikan sementara, padahal program MBG sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat?,” ujarnya pada Selasa, 23 September 2025.
Hartono menegaskan bahwa program ini tidak boleh dihentikan, apalagi tanpa penjelasan yang transparan. Ia juga mengkritik sikap Kepala SPPG yang menolak memberikan klarifikasi kepada media terkait masalah ini.
Surat yang beredar menyebutkan bahwa penghentian sementara dilakukan untuk evaluasi oleh DirTauwas Badan Gizi Nasional. Namun, tidak ada rincian kapan program ini akan kembali berjalan normal. Hartono menilai hal ini bisa memicu kecurigaan publik.
“Jika ada penghentian, masyarakat wajar saja jadi curiga. Jangan main-main dengan program yang jadi prioritas pemerintah pusat,” tegasnya.
Politisi PKS ini juga menyoroti pagu anggaran Rp 6.500 per porsi MBG. Menurutnya, dana tersebut harus diawasi ketat agar tidak ada penyelewengan.
“Dengan Rp 6.500, bahkan Rp 10.000 pun, kita bisa meragukan kualitas gizi yang bisa diberikan. Jika sudah ada pagu Rp 8.000, jangan lagi dipotong-potong dengan berbagai alasan,” sindirnya.
Hartono mendesak agar petunjuk teknis program MBG dibuka secara transparan kepada publik. Ia menekankan pentingnya peran serta orang tua siswa dalam pengawasan untuk memastikan kualitas gizi tidak dikorbankan.
Lebih lanjut, ia memperingatkan agar program MBG tidak dijadikan ajang mencari keuntungan oleh pihak-pihak tertentu. Hal itu, menurutnya, hanya akan merusak tujuan mulia dari pemerintah pusat.
“Jangan sampai program ini malah jadi rebutan proyek. Akhirnya, bukan gizi anak yang meningkat, tapi ada pihak lain yang diuntungkan. Ini jelas merusak upaya Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga gizi anak sekolah,” tegas Hartono.
Ia juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan MBG. Laporan tersebut, katanya, bisa menjadi dasar bagi DPRD untuk mengambil langkah perbaikan.
Sementara itu, Ombudsman RI Perwakilan Sulsel menyatakan belum bisa berkomentar lebih jauh karena masih menunggu data resmi. Meskipun demikian, Ombudsman mengingatkan bahwa transparansi sangat penting agar kualitas MBG tidak merugikan siswa, dan mereka juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan. (*)
- Penulis: Sorotan Rakyat
Saat ini belum ada komentar