Kejati Sulsel Update Penanganan Kasus Korupsi, Dari Mafia Alsintan Hingga Pokir DPRD Bone

MAKASSAR, SOROTAN RAKYAT – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Muhammad Syarifuddin menyampaikan update penanganan perkara tindak pidana korupsi yang saat ini ditangani oleh jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus.

Rilis tersebut disampaikan di Kantor Kejati Sulsel, Senin (2/11/2026) didampingi Asisten Intelijen Ferizal, Asisten Tindak Pidana Khusus Douglas Pamino Nainggolan, Kasi Penkum Soetarmi dan Kasi Penyidikan Idham.

Kajati membeberkan sejumlah kasus yang sedang ditangani dan dibagi dalam dua tahap, yakni tahap penyelidikan dan penyidikan.

Pada tahap awal ini, ada dua kasus yang sedang dibidik oleh Kejati Sulsel.

Pertama, terkait dugaan Mafia Penyaluran Alsintan (Alat Mesin Pertanian) Pemprov Sulsel. Proyek kucuran dari Kementerian Pertanian ini diduga bermasalah. Kejati menemukan indikasi penebusan alat ke oknum tertentu dan manipulasi data kelompok tani penerima. Sejauh ini sejumlah pihak dari dinas dan kelompok tani sudah diperiksa.

Kedua, terkait POKIR DPRD Kabupaten Bone. Kejati menemukan indikasi persekongkolan dalam penetapan APBD Bone. Ada program Pokir DPRD yang dipaksakan masuk ke dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran padahal tidak pernah ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Akibat masuknya anggaran ini, sejumlah anggaran krusial seperti THR Guru, TPP ASN Pemkab Bone, hingga BPJS Kesehatan warga miskin tidak bisa terbayarkan. Untuk membongkar kasus ini, Kejati sudah menggandeng ahli perencana APBD dan auditor.

Untuk perkara yang sudah naik status ke penyidikan, ada enam kasus menonjol yang sedang ditangani.

Pertama, kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas TPHBUN Sulsel. Proyek pengadaan bibit nanas tersebut diduga sarat rekayasa, mulai dari kemahalan harga, penyaluran fiktif yang tidak sesuai sasaran, hingga pengiriman bibit dalam kondisi rusak. Saat ini sejumlah terdakwa sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Makassar, sementara satu tersangka lainnya sedang menempuh upaya praperadilan.

Kedua, kasus dugaan perjalanan dinas fiktif di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III. Terjadi manipulasi dokumen Surat Perintah Tugas perjalanan dinas, baik dari jumlah orang yang berangkat maupun durasi dinas. Penyidik telah menetapkan mantan Kepala Balai sebagai tersangka dan telah melakukan penahanan. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap dan segera dilakukan pelimpahan tahap dua ke Penuntut Umum.

Ketiga, kasus dugaan korupsi Smart dan Bookless Library pada Dinas Pendidikan Sulsel. Proyek perpustakaan digital ini dilaksanakan tanpa perencanaan dan analisa kebutuhan sekolah. Ditemukan penggunaan konten buku tanpa lisensi penerbit, spesifikasi hardware yang diturunkan, serta indikasi pinjam bendera perusahaan. Sejumlah saksi telah diperiksa dan penyidik telah melakukan penggeledahan di Kantor Disdik Sulsel dan rekanan pelaksana.

Keempat, kasus dugaan fraud jasa keuangan di Makassar. Terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum Kepala Unit di salah satu lembaga jasa keuangan di Makassar. Kasus ini telah dinaikkan ke tahap penyidikan dan tim penyidik telah melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah saksi.

Kelima, kasus dugaan mark-up Smart Controlling System atau CCTV pada Dinas Pendidikan Sulsel. Pengadaan sistem CCTV untuk sekolah se-Sulawesi Selatan ini diduga bermasalah karena ditemukan indikasi kemahalan harga serta penggunaan anggaran yang menabrak nomenklatur resmi. Penyidikan baru saja dimulai dan saat ini penyidik sedang mengumpulkan alat bukti serta memeriksa saksi kunci.

Keenam, kasus dugaan jual beli izin lokasi dan HGB di BPN Kota Makassar. Sebuah perusahaan memperoleh izin lokasi reklamasi dari Pemerintah Kota Makassar untuk pembangunan apartemen atau hotel dengan syarat tidak boleh dialihkan. Namun perusahaan tersebut malah menawarkan dan memperjualbelikan lokasi tersebut ke pihak lain. Kejati Sulsel telah menerbitkan beberapa Surat Perintah Penyidikan sekaligus untuk mengusut keterlibatan perusahaan dan oknum terkait, serta telah memeriksa sejumlah saksi termasuk mantan kepala daerah dan ahli.