Breaking News
light_mode
Beranda » Berita » Bangun Sinergi Lintas Lembaga, Lapas Watampone Hadir dalam Sosialisasi Regulasi Mahkamah Agung

Bangun Sinergi Lintas Lembaga, Lapas Watampone Hadir dalam Sosialisasi Regulasi Mahkamah Agung

  • account_circle Sorotan Rakyat
  • calendar_month Sen, 2 Mar 2026
  • visibility 116
  • comment 0 komentar

WATAMPONE — Dalam rangka memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone menghadiri Sosialisasi Regulasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Watampone, bertempat di Lantai 2 Ruang Aula, Senin (2/3).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA tersebut dihadiri oleh unsur Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, serta instansi terkait lainnya. Lapas Kelas IIA Watampone diwakili oleh Kepala Subseksi Registrasi yang hadir sebagai peserta, sebagai bentuk partisipasi aktif dalam forum koordinasi lintas lembaga.

Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman dan penegasan terhadap regulasi terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi aparat penegak hukum. Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi serta memastikan implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan berjalan selaras dan terintegrasi.

Ketua Pengadilan Negeri Watampone, Andi Nurmawati, dalam sambutannya menekankan pentingnya keselarasan pemahaman antar lembaga penegak hukum terhadap regulasi yang berlaku. “Melalui sosialisasi ini, kami berharap seluruh aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang sama terhadap regulasi Mahkamah Agung sehingga pelaksanaan tugas di lapangan berjalan selaras, terkoordinasi, dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Watampone, Rahnianto, menyampaikan bahwa partisipasi jajaran Lapas merupakan bentuk komitmen dalam mendukung sistem peradilan yang terintegrasi dan profesional. “Kehadiran kami merupakan wujud dukungan terhadap penguatan sinergitas antar aparat penegak hukum. Dengan pemahaman regulasi yang selaras, pelaksanaan tugas pemasyarakatan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip akuntabilitas,” ungkap Rahnianto.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan sinergi antar aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Bone semakin solid dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan.

  • Penulis: Sorotan Rakyat

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Klarifikasi Resmi Lapas Kelas I Makassar: Insiden Perkelahian Tidak Terkait Narkoba

    • calendar_month Sel, 16 Jun 2026
    • account_circle Sorotan Rakyat
    • visibility 50
    • 0Komentar

    MAKASSAR – Pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar merilis klarifikasi resmi terkait pemberitaan yang menyebar luas di masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan narkoba dan insiden penikaman di lingkungan lembaga tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh, insiden yang terjadi justru dipicu oleh kesalahpahaman dan tidak ada kaitannya dengan peredaran maupun pemakaian narkotika.15 Juni 2026. Peristiwa awalnya terjadi pada […]

  • Propam Tekankan Integritas: Larangan Hidup Hedon Disosialisasikan ke Seluruh Perwira Polres Takalar

    • calendar_month Sel, 2 Des 2025
    • account_circle Sorotan Rakyat
    • visibility 74
    • 0Komentar

    TAKALAR — Usai pelaksanaan apel pagi jam pimpinan pada Senin, 1 Desember 2025, Kasi Propam Polres Takalar AKP Sri Muhammad Fajar memberikan sosialisasi kepada para Pejabat Utama (PJU) dan perwira Polres Takalar terkait larangan bergaya hidup hedon di lingkungan Polri. Kegiatan yang berlangsung di halaman Mapolres Takalar tersebut menjadi bagian dari upaya penegakan kedisiplinan dan […]

  • Kapolda Sulsel Hadiri Upacara Penetapan Komponen Cadangan Unsur ASN Pemprov Sulsel Tahun 2026

    • calendar_month Rab, 13 Mei 2026
    • account_circle Sorotan Rakyat
    • visibility 63
    • 0Komentar

    Kapolda Sulsel Hadiri Upacara Penetapan Komponen Cadangan Unsur ASN Pemprov Sulsel Tahun 2026 Makassar — Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., menghadiri Upacara Penetapan Komponen Cadangan (Komcad) Unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Karebosi, Jl. Ahmad Yani, Kota Makassar, Rabu […]

  • Legislator Takalar Tegaskan Polri Harus Tetap di Bawah Presiden

    • calendar_month Kam, 29 Jan 2026
    • account_circle Sorotan Rakyat
    • visibility 133
    • 0Komentar

    TAKALAR – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Takalar, Ahmad Sabang, menegaskan dukungannya agar kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Ia menilai, posisi tersebut merupakan bentuk ideal dalam menjaga efektivitas tugas Polri sebagai alat negara. Politikus Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) itu menyampaikan pernyataan tersebut menyusul munculnya kembali wacana […]

  • Rutan Masamba Perkuat Sinergi Pengawasan Orang Asing dalam Operasi Gabungan TIMPORA Luwu Utara 2025

    • calendar_month Rab, 26 Nov 2025
    • account_circle Sorotan Rakyat
    • visibility 70
    • 0Komentar

    MASAMBA — Rutan Kelas IIB Masamba menunjukkan komitmen aktif dalam menjaga keamanan wilayah dengan turut hadir pada Operasi Gabungan Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Palopo yang berlangsung pada Rabu, 25 November 2025. Kegiatan ini diawali dengan rapat pembukaan di Hotel Bukit […]

  • Polres Takalar Hadirkan Layanan SKCK Full Online: Cepat, Transparan, dan Tanpa Antre!

    • calendar_month Sel, 4 Nov 2025
    • account_circle Sorotan Rakyat
    • visibility 230
    • 0Komentar

    TAKALAR — Mulai awal November 2025, Polres Takalar resmi menerapkan sistem Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) secara full online, mengikuti kebijakan Baintelkam Polri melalui surat resmi Nomor R/5310/X/YAN.2.3/2025. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Polri untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, terintegrasi, dan akuntabel. Kini, masyarakat dapat mengurus SKCK tanpa harus mengantre panjang […]

error: Content is protected !!
expand_less