GARIS INDONESIA REFLEKSI SUMPAH PEMUDA: GARIS INDONESIA SERUKAN REVOLUSI INTELEKTUAL DAN TUNTUT PEMERINTAH BENAHI PERSOALAN RAKYAT

MAKASSAR, 28 OKTOBER 2026 — Dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda, Gerakan Rakyat Intelektual Sulawesi Selatan (GARIS INDONESIA) menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Merefleksi Tupoksi Pemuda untuk Revolusi” pada Rabu, 28 Oktober 2026, mulai pukul 15.30 WITA hingga selesai. Aksi tersebut dipusatkan di Jalan Andi Pangerang Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai ruang penyampaian aspirasi dan kritik terhadap berbagai persoalan kebijakan publik yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Aksi ini menjadi bentuk refleksi atas tanggung jawab historis pemuda dalam mengawal perjalanan bangsa. Bagi GARIS INDONESIA, peringatan Sumpah Pemuda tidak semestinya berhenti pada seremoni, pengibaran simbol, maupun pidato yang berulang setiap tahun. Lebih dari itu, momentum 28 Oktober harus menjadi pengingat bahwa pemuda memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjaga cita-cita kemerdekaan, memperjuangkan keadilan sosial, serta memastikan kekuasaan tetap berjalan sesuai dengan amanat konstitusi.

Di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, GARIS INDONESIA memandang bahwa keberanian pemuda untuk menyampaikan kritik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Kritik bukanlah bentuk kebencian terhadap negara, melainkan wujud kepedulian terhadap arah kebijakan dan masa depan bangsa. Oleh karena itu, aksi ini menjadi ruang bagi pemuda dan mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan secara terbuka, konstitusional, dan bertanggung jawab.

Dalam aksi tersebut, Jack selaku Jenderal Lapangan GARIS INDONESIA menjadi bagian dari kepemimpinan lapangan dalam mengawal penyampaian aspirasi organisasi. Melalui gerakan bertajuk “Merefleksi Tupoksi Pemuda untuk Revolusi”, GARIS INDONESIA menegaskan pentingnya mengembalikan peran pemuda sebagai kekuatan intelektual yang kritis, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

GARIS INDONESIA menilai bahwa persoalan bangsa tidak cukup disikapi melalui pernyataan normatif dan janji politik. Setiap kebijakan pemerintah harus dapat diukur melalui manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Ketika pendidikan belum sepenuhnya merata, kebebasan sipil membutuhkan perlindungan, kebutuhan energi harus dijamin, lingkungan menghadapi ancaman kerusakan, dan program publik membutuhkan transparansi, maka pengawasan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Dalam pernyataan sikapnya, GARIS INDONESIA menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah dan lembaga terkait.

Pertama, mendesak pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui perbaikan fasilitas sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, serta pemerataan akses pendidikan yang gratis, berkualitas, dan berkeadilan hingga perguruan tinggi. Pendidikan harus ditempatkan sebagai hak dasar setiap warga negara, bukan menjadi hak istimewa yang bergantung pada kemampuan ekonomi.

Kedua, mendesak evaluasi terhadap pelaksanaan revisi Undang-Undang TNI serta penguatan supremasi sipil, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak asasi manusia. GARIS INDONESIA menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan ruang kritik yang terbuka dan penghormatan terhadap batas kewenangan setiap institusi negara sesuai dengan konstitusi.

Ketiga, mendesak pemerintah menjamin ketersediaan dan keterjangkauan energi melalui pembenahan distribusi BBM dan LPG serta peningkatan keandalan pasokan listrik. Energi merupakan kebutuhan mendasar yang menopang aktivitas rumah tangga, pendidikan, pelayanan publik, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Keempat, mendesak penguatan perlindungan lingkungan hidup melalui pencegahan kebakaran hutan dan lahan, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, serta pemulihan ekosistem yang terdampak. Negara harus memastikan bahwa kepentingan ekonomi tidak dijadikan pembenaran untuk mengorbankan kelestarian lingkungan dan keselamatan generasi mendatang.

Kelima, mendesak evaluasi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), transparansi anggaran, penguatan pengawasan, serta jaminan keamanan pangan, kualitas gizi, dan ketepatan sasaran penerima manfaat. GARIS INDONESIA memandang bahwa setiap program yang menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan secara akuntabel dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Melalui kelima tuntutan tersebut, GARIS INDONESIA mengingatkan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak berhenti pada penyusunan program dan pengalokasian anggaran. Pemerintah juga berkewajiban memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai tujuan, terbuka terhadap evaluasi, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Momentum Sumpah Pemuda, menurut GARIS INDONESIA, harus menjadi titik refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk menilai kembali sejauh mana cita-cita persatuan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Persatuan tidak berarti membungkam perbedaan pendapat, dan nasionalisme tidak berarti meniadakan kritik. Justru melalui kritik yang bertanggung jawab, masyarakat dapat turut menjaga agar penyelenggaraan negara tetap berada pada jalur kepentingan rakyat.

GARIS INDONESIA juga menyerukan kepada pemuda dan mahasiswa untuk memperkuat tradisi literasi, membangun argumentasi berbasis pengetahuan, serta menjaga independensi gerakan dalam mengawal kebijakan publik. Perjuangan tidak boleh berhenti pada mobilisasi massa, tetapi harus dilanjutkan dengan konsistensi mengawasi kebijakan, menyampaikan kajian, dan memastikan tuntutan masyarakat tetap menjadi perhatian para pengambil keputusan.

Bagi GARIS INDONESIA, revolusi yang dimaksud dalam gerakan ini merupakan semangat perubahan yang berangkat dari kesadaran intelektual, keberanian moral, dan komitmen terhadap keadilan. Perubahan tidak cukup dibangun melalui kemarahan sesaat, melainkan membutuhkan konsistensi, organisasi, dan keberanian untuk mempertahankan prinsip di tengah berbagai tantangan.

“Pemuda bukan sekadar pewaris masa depan, melainkan kekuatan yang turut menentukan arah perjalanan bangsa. Ketika kebijakan menjauh dari kepentingan rakyat, pemuda harus berani mengingatkan. Ketika aspirasi masyarakat tidak memperoleh perhatian yang semestinya, pemuda harus terus menyuarakan. Dan ketika keadilan belum terwujud, perjuangan harus tetap dilanjutkan melalui cara-cara yang kritis, konstitusional, dan bertanggung jawab.”

Melalui aksi di Jalan Andi Pangerang Pettarani, Makassar, GARIS INDONESIA menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan mengawal kebijakan publik demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih adil, demokratis, transparan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Rakyat bersuara, pemerintah wajib mendengar!

HIDUP PEMUDA!
HIDUP MAHASISWA!
HIDUP RAKYAT INDONESIA!

GARIS INDONESIA
Gerakan Rakyat Intelektual Sulawesi Selatan

Jenderal Lapangan: Jack