HMI Badko Sulsel: Dukung Kapolri Usut Tuntas Penyadapan Presiden
- account_circle Sorotan Rakyat
- calendar_month 3 jam yang lalu
- visibility 10
- comment 0 komentar
MAKASSAR – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sulawesi Selatan menyampaikan dukungan moril terhadap langkah Kapolri dalam menindaklanjuti dan mengungkap secara tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia.
Pengurus Bidang Pertahanan dan Keamanan HMI Badko Sulsel, Sudarman, menilai bahwa persoalan dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang harus ditempatkan dalam perspektif penegakan hukum, perlindungan keamanan negara, dan penghormatan terhadap prinsip kedaulatan hukum.
Menurut Sudarman, setiap dugaan pelanggaran hukum harus ditangani secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Karena itu, langkah Kapolri untuk mendorong pengungkapan persoalan tersebut patut mendapatkan dukungan moril dari masyarakat.
Namun, Sudarman menegaskan bahwa dukungan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai dukungan politik terhadap Presiden Prabowo Subianto ataupun pemerintahan yang sedang berkuasa.
“Kami perlu menegaskan bahwa HMI Badko Sulsel tidak sedang mengambil posisi sebagai pendukung politik Prabowo ataupun pemerintah. Sikap yang kami bangun adalah sikap moral dan konstitusional. Kami mendukung upaya penegakan hukum karena prinsip keadilan harus ditegakkan, bukan karena siapa yang sedang memegang kekuasaan,” tegas Sudarman.
Ia juga menekankan bahwa mendukung langkah institusional aparat penegak hukum tidak berarti menghilangkan daya kritis mahasiswa terhadap kekuasaan.
Sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki tradisi intelektual dan perjuangan, HMI harus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial. Dukungan terhadap Kapolri harus berjalan beriringan dengan tuntutan agar Polri bekerja secara profesional, transparan, independen, dan tidak tebang pilih.
Sudarman juga mendorong agar pengungkapan dugaan penyadapan tersebut dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat, baik pelaksana maupun pihak yang diduga memerintahkan atau memfasilitasi, sepanjang didukung bukti yang cukup.
“Jangan sampai penegakan hukum hanya tajam terhadap kelompok tertentu, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kepentingan kekuasaan. Prinsip persamaan di hadapan hukum harus berlaku bagi siapa pun,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa independensi HMI tidak berarti harus selalu berseberangan dengan pemerintah. Begitu pula dukungan terhadap suatu langkah institusional tidak berarti HMI harus kehilangan keberanian untuk mengkritik pemerintah ketika kebijakan atau tindakan kekuasaan menyimpang dari prinsip keadilan.
“Kami mendukung penegakan hukum, bukan kekuasaan. Kami mendukung kebenaran, bukan kepentingan politik. Jika hari ini langkah Kapolri berada dalam koridor penegakan hukum, maka patut didukung. Namun, jika dalam perjalanannya ditemukan penyimpangan, HMI juga tidak boleh kehilangan keberanian untuk bersikap kritis,” tutup Sudarman.
Bagi HMI Badko Sulsel, mendukung penegakan hukum merupakan sikap moral, sedangkan mengawal kekuasaan merupakan tanggung jawab kritis mahasiswa
- Penulis: Sorotan Rakyat
Saat ini belum ada komentar