IKMS–SIMPA ULTIMATUM PEMDA SINJAI: JANGAN BIARKAN MASYARAKAT PULAU SEMBILAN BERJUANG SENDIRI DI TENGAH DUKA

SINJAI— Persoalan ambulans laut di Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, menjadi tamparan serius bagi pelayanan publik di wilayah kepulauan. Di tengah situasi duka, masyarakat justru harus menghadapi keterbatasan fasilitas transportasi laut untuk mengevakuasi jenazah. Ambulans laut yang semestinya menjadi sarana penunjang pelayanan kemanusiaan dilaporkan telah mengalami kerusakan selama bertahun-tahun dan tidak dapat beroperasi secara normal.

Ironisnya, keluarga yang sedang berduka terpaksa menyewa speedboat untuk menarik ambulans laut tersebut. Kondisi ini bukan hanya menambah beban biaya, tetapi juga memperlihatkan betapa pentingnya ketersediaan fasilitas publik yang layak bagi masyarakat kepulauan.

Merespons persoalan tersebut, Presidium Pusat Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai (IKMS), dalam hal ini SIMPA, menyampaikan ultimatum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai agar segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan ambulans laut di Pulau Sembilan.

Bagi Simpa, persoalan ini tidak dapat dipandang sebatas kerusakan sarana transportasi. Ini adalah persoalan kemanusiaan, tanggung jawab pemerintah, dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak. Ketika fasilitas yang seharusnya membantu masyarakat dalam keadaan darurat tidak dapat digunakan, maka diperlukan evaluasi serius terhadap pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas tersebut.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai harus segera mengambil langkah nyata. Jangan sampai masyarakat Pulau Sembilan terus dibiarkan menghadapi keterbatasan fasilitas di saat mereka membutuhkan pertolongan. Ambulans laut bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan mendasar bagi masyarakat kepulauan. Kami tidak membutuhkan janji seremonial, tetapi tindakan konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” demikian sikap yang disampaikan Simpa.

Simpa menegaskan bahwa kondisi geografis wilayah kepulauan semestinya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus terhadap penyediaan sarana transportasi darurat. Ketersediaan ambulans laut yang layak bukan hanya menyangkut kelancaran mobilitas, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan, akses pelayanan kesehatan, serta penghormatan terhadap martabat masyarakat.

Atas dasar itu, ia mendesak Pemda Sinjai untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi ambulans laut, memastikan perbaikan atau pengadaan sarana pengganti sesuai kebutuhan, serta membangun sistem pemeliharaan yang berkelanjutan. Pemerintah juga dituntut memberikan kejelasan mengenai langkah penanganan dan target penyelesaiannya agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Ultimatum ini merupakan peringatan bahwa kebutuhan dasar masyarakat kepulauan tidak boleh terus ditempatkan di pinggir prioritas pembangunan daerah. Pemerataan pelayanan publik harus diwujudkan melalui kebijakan yang nyata, bukan sekadar menjadi bagian dari narasi pembangunan.

Simpa juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini sebagai bentuk tanggung jawab moral organisasi mahasiswa terhadap kepentingan masyarakat.

Apabila tidak terdapat langkah konkret dari pemerintah daerah, saya akan mempertimbangkan upaya advokasi lanjutan ditataran wilayah dan pusat IKMS melalui mekanisme yang berlaku, tegas simpa dalam ultimatumnya.

Pembangunan daerah tidak cukup diukur dari megahnya fasilitas di pusat kota, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjamin kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terluar dan kepulauan. Sebab, keadilan pelayanan publik seharusnya tidak dibatasi oleh jarak geografis.

Masyarakat Pulau Sembilan tidak seharusnya terus berjuang sendiri ketika menghadapi musibah. Mereka berhak mendapatkan pelayanan yang layak, aman, dan manusiawi sebagaimana warga di wilayah lainnya.

Simpa, menegaskan: Pemda Sinjai harus segera bertindak. Jangan tunggu persoalan ini kembali memakan korban atau menambah penderitaan masyarakat untuk menyadari pentingnya pelayanan publik yang layak.